| Demi menekan tingkat siswa yang membolos dan berurusan dengan hukum, Pemerintah Wilayah Utara Australia (NT) akan menempatkan polisi untuk bertugas di sejumlah sekolah. Program ini akan memperkenalkan sejumlah aparat kepolisian untuk bertugas di 10 sekolah pada Senin (15/10/2018) saat musim sekolah dimulai kembali dengan tujuan untuk menyasar anak-anak yang berisiko membolos dari sistem pendidikan. Model pengerahan aparat polisi ke sekolah-sekolah ini awalnya diperkenalkan pada 1980-an, tetapi diubah oleh pemerintahan Partai Liberal di NT sebelumnya, yang mengurangi kehadiran fisik petugas di sekolah-sekolah. "Kami akan bekerja keras menindak ketidakhadiran, meminimalkan tingkat skorsing, tetapi yang paling penting adalah tercapainya tujuan jangka menengah dan panjang, yakni meningkatnya hubungan antara pelajar dengan petugas polisi kami," kata Wakil Komisaris Polisi NT, Michael Murphy. "Kami panutan, kami bisa membimbing siswa." Namun, program tersebut telah memicu kekhawatiran dimana kehadiran polisi dapat "mengkriminalisasi" siswa. "Ini benar-benar mendorong rasa takut di hati saya," kata Shahleena Musk, seorang pengacara senior di Pusat Hukum Hak Asasi Manusia, setelah mengetahui bahwa program itu akan diperkenalkan. "[Di Amerika Serikat] ada peningkatan yang mencolok, peningkatan tajam kasus kriminalisasi anak-anak di wilayah dimana polisi ditempatkan di sekolah-sekolah seperti ini."
Shahleena Musk menunjuk sebuah laporan baru-baru ini oleh Dignity in Schools - sebuah koalisi nasional dari 98 organisasi dari 24 negara di seluruh AS - yang menemukan peningkatan kehadiran petugas polisi di sekolah-sekolah telah dikaitkan dengan peningkatan penangkapan berbasis sekolah atas perilaku tidak senonoh dan dampak negatif pada iklim sekolah ". Let's block ads! (Why?)
October 12, 2018 at 12:00AM
via Tribunnews.com https://ift.tt/2NDxKAh | 
No comments:
Post a Comment